Pajak UMKM 2025: Tarif & Cara Hitung PPh Final

Pajak UMKM 2025 terbaru menjadi topik hangat di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah telah menetapkan aturan dan tarif baru yang berlaku mulai tahun ini untuk memudahkan UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan memahami tarif, cara menghitung PPh Final, dan ketentuan lainnya, pelaku usaha dapat mengelola keuangan lebih efektif sekaligus menghindari sanksi administrasi.

1. Apa Itu Pajak UMKM dan PPh Final?

Pajak UMKM adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan omzet usaha, bukan laba bersih. Pajak ini dikenal dengan istilah PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Keunggulan PPh Final untuk UMKM:

Tarif tetap (0,5%) sehingga mudah dihitung.
Administrasi sederhana tanpa perlu menghitung biaya-biaya usaha.
Mendorong pelaku UMKM untuk patuh pajak sejak awal merintis usaha.

Namun, penggunaan tarif PPh Final ini dibatasi jangka waktunya agar pelaku usaha bisa beralih ke pembukuan penuh seiring pertumbuhan bisnis.

2. Tarif Pajak UMKM 2025 Terbaru

Tarif pajak UMKM 2025 terbaru tetap 0,5% dari omzet, dengan ketentuan:

Orang Pribadi: maksimal 7 tahun sejak mendaftar NPWP.
Badan Usaha (PT, CV, Firma, Koperasi): maksimal 3 tahun sejak mendaftar NPWP.
Berlaku untuk omzet tahunan ≤ Rp4,8 miliar.
Jika omzet > Rp4,8 miliar, maka wajib menggunakan pembukuan penuh dan tarif pajak progresif sesuai UU PPh.

Catatan: Pembatasan waktu ini bertujuan mendorong pelaku UMKM naik kelas dan lebih transparan dalam administrasi usaha.

3. Cara Menghitung PPh Final UMKM

Begini perhitungan tarif pajak umkm 2025 terbaru:

Contoh Perhitungan:

Omzet per bulan: Rp50.000.000
PPh Final = Rp50.000.000 × 0,5% = Rp250.000
Pajak dibayar setiap bulan, bukan per tahun.

4. Batas Waktu Bayar dan Pelaporan Pajak

Bayar Pajak: Maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.
Lapor SPT Tahunan:
- Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret.
- Badan Usaha: paling lambat 30 April.
Kode Billing: Gunakan kode 411128 (PPh Final) dengan jenis setoran 420.

Pembayaran bisa dilakukan melalui:

DJP Online (https://djponline.pajak.go.id/)
ATM Bank tertentu.
Aplikasi pajak mitra resmi DJP.

5. Dokumen yang Perlu Disiapkan

Untuk kelancaran pembayaran dan pelaporan:

NPWP aktif.
Rekap omzet bulanan.
Bukti pembayaran pajak (e-Billing/e-Bukti).
Akses DJP Online atau mitra resmi.

6. Sanksi Jika Terlambat atau Tidak Bayar Pajak UMKM

Denda administrasi Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi.
Denda administrasi Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan.
Sanksi bunga keterlambatan pembayaran (sesuai tarif per bulan).
Potensi pemeriksaan pajak jika tidak patuh.

7. Tips Agar Pajak UMKM Lancar & Tepat Waktu

Catat omzet setiap hari/bulan secara rapi.
Gunakan software akuntansi untuk mempermudah rekap omzet.
Buat pengingat jadwal pembayaran pajak bulanan.
Konsultasikan pada konsultan pajak untuk menghindari kesalahan perhitungan.

8. Solusi Praktis: Urus Pajak UMKM Tanpa Ribet

Mengurus pajak memang sederhana di atas kertas, tapi realitanya banyak pelaku UMKM sibuk dengan penjualan, stok, hingga promosi, sehingga urusan pajak sering terabaikan.

LegalPartner.id hadir membantu UMKM mengelola pajak secara profesional: